Menu

Mode Gelap
Duka di Stadion Kanjuruhan, Wagub Riza Patria: Tak Boleh Terulang Anies Baswedan Sebut Polarisasi dalam Politik Tak Hanya Isu Agama

Bisnis · 7 Okt 2022 13:42 WIB ·

Perpres EBT Jamin Tak Ada Pembangunan PLTU Baru


 Perpres EBT Jamin Tak Ada Pembangunan PLTU Baru Perbesar

CurahMedia.com – Pemerintah menyatakan tidak akan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) baru. Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 112 Tahun 2022 Tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik atau Perpres EBT.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dadan Kusdiana menjelaskan, awalnya Perpres EBT ini disusun untuk membuat acuan harga terkait dengan listrik yang akan dibeli PLN secara monopoli atau pengambil tunggal.

Namun, dalam perjalanannya, Perpres EBT mengalami perubahan dari sisi rancangannya menjadi lebih luas dan komprehensif. Terutama untuk mendorong komitmen pemerintah dalam upaya transisi energi menuju Emisi Nol Bersih.

“Jadi Perpres EBT di dalamnya ada pengaturan-pengaturan secara khusus tentang prioritas pembangkit listrik untuk energi baru dan juga pembangkitan PLTU batu bara. Di dalam Perpres disebutkan dengan jelas bahwa Indonesia tidak akan membangun PLTU yang baru,” kata Dadan dalam konferensi pers yang dipantau secara berani, Jumat (7/10).

Meski demikian, Dadan mengaku hal itu dikecualikan untuk beberapa PLTU yang sudah masuk dalam rencana, seperti Proyek Strategi Nasional (PSN). Selain itu, dikecualikan bagi PLTU yang rencana pembangunannya sudah masuk dalam RUPTL serta telah memberikan kontribusi ekonomi yang strategis dan besar secara nasional.

“Kecuali ada beberapa yang telah dalam rencana, masuk dalam RUPTL, dan telah masuk dalam PSN juga telah memberikan kontribusi ekonomi yang besar secara nasional,” ujar Dadan.

Ia juga menjelaskan, walaupun ada masalah, perjanjian akan mengikat dengan beberapa ketentuan sebagai kepatuhan Indonesia terhadap Perjanjian Paris dan Kontribusi Nasional yang Ditentukan (NDC). Yakni dengan aturan dalam waktu 10 tahun, PLTU tersebut harus menghasilkan penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) minimal 35 persen.

Terlebih saat ini, Dadan menuturkan bahwa Indonesia memiliki target 23 persen penurunan emisi gas rumah kaca 23 persen pada 2025, 29-31 persen pada 2030, dan Net Zero Emission pada 2060.

“Kita masih punya waktu untuk menuju 2025, ada 3 tahun. Jadi banyak yang harus kita lakukan segera dengan bersama antara PLN, pemerintah, dan pengembang,” tuturnya.

Redaktur : Estu Suryowati

Wartawan : R. Nurul Fitriana Putri

CURAHMEDIA.COM
Artikel ini telah dibaca 3 kali

Baca Lainnya

Koalisi G7 Sepakat Patok Harga Minyak Rusia $60 per Barel

3 Desember 2022 - 06:35 WIB

Koalisi G7 Sepakat Patok Harga Minyak Rusia $60 per Barel

Penghargaan BUMN Terbaik PT Pegadaian Raih Penghargaan Indonesia 2022

3 Desember 2022 - 00:13 WIB

Penghargaan BUMN Terbaik PT Pegadaian Raih Penghargaan Indonesia 2022

Pengawasan Terintegrasi Diperkuat, Pakar Singgung RUU P2SK

2 Desember 2022 - 22:11 WIB

Asosiasi Pialang Asuransi Dukung Pembentukan Lembaga Penjamin Polis

Transformasi Cigital Beri Keuntungan bagi UMKM

2 Desember 2022 - 21:11 WIB

Transformasi Cigital Beri Keuntungan bagi UMKM

Jangan Sampai Negara Tua, tapi Belum Kaya

2 Desember 2022 - 20:09 WIB

Wanti-wanti Menkeu: Jangan Sampai Negara Tua, tapi Belum Kaya

Kekalahan Gugatan Nikel di WTO Dinilai Belum Berdampak Serius

2 Desember 2022 - 19:21 WIB

Kekalahan Gugatan Nikel di WTO Dinilai Belum Berdampak Serius
Trending di Berita