Menu

Mode Gelap
Duka di Stadion Kanjuruhan, Wagub Riza Patria: Tak Boleh Terulang Anies Baswedan Sebut Polarisasi dalam Politik Tak Hanya Isu Agama

badan pemeriksa keuangan · 4 Okt 2022 09:53 WIB ·

BPK Ungkap 9.158 Temuan Senilai Rp 18,37 Triliun Pada semester I-2022


 BPK Ungkap 9.158 Temuan Senilai Rp 18,37 Triliun Pada semester I-2022 Perbesar

CurahMedia.com – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap 9.158 temuan yang memuat 15.674 permasalahan senilai Rp 18,37 triliun pada semester I-2022.

Ketua BPK Isma Yatun memaparkan sebanyak 7.020 permasalahan berkaitan dengan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI), 8.116 permasalahan senilai Rp 17,33 triliun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan 538 permasalahan senilai Rp 1,04 triliun terkait ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan.

Saat menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2022 kepada DPR dalam Sidang Paripurna, di Jakarta, Selasa, Isma Yatun menjelaskan permasalahan ketidakpatuhan terdiri atas ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan negara sebanyak 5.465 masalah senilai Rp 17, 33 triliun.

Selain itu, juga ketidakpatuhan berupa penyimpangan administrasi sebanyak 2.651 permasalahan.

“Atas permasalahan tersebut, selama proses pemeriksaan, tindak lanjut entitas dengan penyetoran uang dan/ atau aset, baru sebesar Rp 2,41 triliun atau 13,9 persen,” kata Isma Yatun.

Dia melanjutkan melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan (LK) pemerintah pusat, dengan 132 LK memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dan empat LK Kementerian/ Lembaga (LKKL) masih mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), yakni Kementerian Perdagangan, Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

juga telah memberikan opini WDP terhadap satu dari 39 LK kredit dan hibah luar negeri (PHLN) tahun 2021.

Kemudian, berdoa juga telah memeriksa 541 LK Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2021, dengan sebanyak 500 pemerintah daerah (pemda) atau 92,4 persen memperoleh pendapat WTP, 38 pemda atau 7 persen memperoleh pendapat WDP, dan 3 pemda atau 0,6 persen memperoleh opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP).

Isma Yatun mengungkapkan dari 542 pemerintah daerah (pemda), terdapat satu pemda yang belum menambahkan LKPD, yakni Pemerintah Kabupaten Waropen di Provinsi Papua.

Selain itu, BPK juga memeriksa laporan keuangan tahunan (LK Tahunan) badan lainnya tahun 2021, yakni Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Tercatat, sejak 2005 hingga Semester I-2022, BPK telah menyampaikan 660.894 rekomendasi hasil pemeriksaan senilai Rp 302,56 kepada entitas yang diperiksa.

Hingga semester I-2022, rekomendasi BPK telah ditindaklanjuti entitas dengan melakukan penyetoran uang dan atau aset ke negara/daerah/perusahaan sebesar Rp 124,60 triliun.

Editor : Mohamad Nur Asikin

Reporter : Antara

CURAHMEDIA.COM
Artikel ini telah dibaca 1 kali

Baca Lainnya

Koalisi G7 Sepakat Patok Harga Minyak Rusia $60 per Barel

3 Desember 2022 - 06:35 WIB

Koalisi G7 Sepakat Patok Harga Minyak Rusia $60 per Barel

Penghargaan BUMN Terbaik PT Pegadaian Raih Penghargaan Indonesia 2022

3 Desember 2022 - 00:13 WIB

Penghargaan BUMN Terbaik PT Pegadaian Raih Penghargaan Indonesia 2022

Pengawasan Terintegrasi Diperkuat, Pakar Singgung RUU P2SK

2 Desember 2022 - 22:11 WIB

Asosiasi Pialang Asuransi Dukung Pembentukan Lembaga Penjamin Polis

Transformasi Cigital Beri Keuntungan bagi UMKM

2 Desember 2022 - 21:11 WIB

Transformasi Cigital Beri Keuntungan bagi UMKM

Jangan Sampai Negara Tua, tapi Belum Kaya

2 Desember 2022 - 20:09 WIB

Wanti-wanti Menkeu: Jangan Sampai Negara Tua, tapi Belum Kaya

Kekalahan Gugatan Nikel di WTO Dinilai Belum Berdampak Serius

2 Desember 2022 - 19:21 WIB

Kekalahan Gugatan Nikel di WTO Dinilai Belum Berdampak Serius
Trending di Berita