Menu

Mode Gelap
Duka di Stadion Kanjuruhan, Wagub Riza Patria: Tak Boleh Terulang Anies Baswedan Sebut Polarisasi dalam Politik Tak Hanya Isu Agama

Bisnis · 30 Sep 2022 08:12 WIB ·

Pendapatan Negara Tembus Rp 1.764 Triliun


 Pendapatan Negara Tembus Rp 1.764 Triliun Perbesar

pertumbuhan Ekonomi Kuartal III 2022 Diprediksi Capai 6 Persen

CurahMedia.com – Ekonomi Indonesia pascapandemi masih relatif kuat. Diperkirakan, pertumbuhan ekonomi pada kuartal III akan mencapai 6 persen. Realisasi pendapatan negara yang meningkatkan pertumbuhan pendapatan pajak, angka optimisme konsumen, hingga indeks manufaktur juga menunjukkan angka yang menggembirakan.

Presiden Joko Widodo menyatakan, realisasi pendapatan negara mencapai Rp 1.764. Tumbuh 49 persen secara tahun ke tahun. Secara khusus, presiden memberikan apresiasi pada kontribusi pajak terhadap penerimaan negara.

”Kemudian, ini yang (kepada) para pembayar pajak, saya ingin mengucapkan terima kasih karena penerimaan pajak sampai sekarang mencapai Rp 1.171 triliun. Tumbuh 58 persen,” ungkap Jokowi pada acara Economic Outlook 2023 United Overseas Bank (UOB) di Jakarta kemarin (29/9).

Saat ini pendapatan negara di beberapa hal. Dari penerimaan bea cukai sebesar Rp 206 triliun atau tumbuh 30,5 persen. Selain itu, realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) juga tumbuh 38,9 persen menjadi Rp 386 triliun. ”Artinya, masyarakat masih konsisten dan memiliki kemampuan dalam hal tadi yang saya sampaikan,” katanya.

Jokowi menambahkan, indeks kepercayaan konsumen naik menjadi 124,7. Sebelumnya, pada Juli hanya di level 123. ”Berkaitan dengan perbankan, kredit tumbuh 10,7 persen. Ini juga menurut saya cukup tinggi,” ucapnya.

Lalu, neraca dagang Indonesia surplus 28 bulan berturut-turut. Pada Agustus, neraca dagang Indonesia surplus USD 5,7 miliar. Indikator lainnya, indeks manajer pembelian (PMI) manufaktur Indonesia terus menguat dan berada pada angka 51,7 per Agustus lalu. Dari berbagai indikator tersebut, Jokowi pun memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III 2022 bisa mencapai 6 persen.

Meski kondisi ekonomi dalam negeri positif, situasi global belum pasti. Untuk itu, pemerintah tetap membenahi berbagai hal mendasar. Salah satunya pembangunan infrastruktur. ”Karena di situlah fondasi kita dalam jangka menengah dan panjang. Kita perbaiki karena ini menyangkut nanti daya saing. Tidak akan bisa bersaing dengan negara lain kalau konektivitas kita tidak bagus,” papar Jokowi.

Hal fundamental berikutnya yang dilakukan pemerintah adalah hilirisasi. Indonesia tidak lagi mengekspor berbagai komoditas tambang dalam bentuk bahan mentah. Jokowi mencontohkan, penghentian ekspor nikel dalam bentuk bahan mentah telah berhasil mendongkrak nilai ekspor menjadi berkali lipat. ”Nanti kita stop lagi timah, tembaga. Kita stop lagi bahan-bahan mentah,” tegasnya.

Selanjutnya, hal fundamental yang menjadi fokus pemerintah adalah ketahanan pangan dan energi. Untuk ketahanan energi, Jokowi mencontohkan penggunaan biosolar B30 yang diharapkan dapat meningkat menjadi B40. Dengan demikian, dapat membantu meningkatkan ketahanan energi di tengah krisis energi yang melanda dunia. ”Kenapa kita sekarang ingin membangun food estate? Supaya ada kelebihan produksi. Selain menjaga ketahanan pangan kita, juga bisa membantu negara lain dalam hal urusan pangan,” tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menambahkan, dampak yang ditimbulkan pandemi terhadap ekonomi sangat dalam. Bahkan melampaui krisis keuangan medio 1997–1998 dan 2008–2009. ”Pandemi mulai dan sudah bisa dikelola meskipun belum sama sekali selesai. Pandemi meninggalkan efek bekas luka yang sangat dalam,” jelasnya.

Krisis yang terjadi pada 1997–1998 dan 2007–2008, kata dia, hanya menyerang lembaga keuangan, perusahaan asuransi, hingga korporasi besar. Hal itu bisa terganggu karena nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat anjlok sehingga berdampak pada sisi kredit. ”Menimbulkan dampak ancaman pada eksistensi atau dari lembaga keuangannya dan itu menimbulkan efek sistemik. Itu yang terjadi pada 1997–1998, 2007–2008, yaitu sumber masalah di neraca keuangan dan korporasi besar,” papar Ani, sapaan karib Sri Mulyani.

Sementara itu, masalah utama dari wabah pandemi Covid-19 adalah penyakit yang mengancam manusia. Wabah tersebut disebabkan virus baru yang pada awal persebarannya belum ada temuan obat maupun vaksinnya.

Berbagai kebijakan yang dicapai tidak akan cukup untuk dampak luka ekonomi yang sudah sangat dalam. Namun, pemerintah tetap berupaya menggunakan anggaran sebagai instrumen fiskal untuk memberi bantalan ekonomi dan sosial kepada masyarakat serta usaha kecil dan menengah. Di antaranya, menggelontorkan bantuan sosial kepada 10 juta penerima program keluarga harapan (PKH).

Kemudian, memberikan bantuan 18,8 juta sembako, bantuan terhadap UMKM, hingga bantuan subsidi upah untuk karyawan yang gajinya di bawah Rp 5 juta per bulan. ”Ini karena kita memahami bahwa masyarakat yang bergantung pada arus kas harian sangat besar dengan pandemi, scarring effect-nya dalam dan luas. Itu efek luka dari pandemi tidak hanya penyakit,” kata Menkeu.

Sementara itu, Presiden Direktur UOB Indonesia Hendra Gunawan berpandangan, proses integrasi pertumbuhan hijau ke dalam strategi pembangunan nasional akan menjadi kunci pertumbuhan jangka panjang Indonesia berkelanjutan. Hal itu akan membantu meningkatkan belanja konsumen dan mendukung strategi hilirisasi industri nasional.

UOB Indonesia memperkirakan produk domestik bruto (PDB) Indonesia tumbuh 4,8 persen pada tahun ini dan 5 persen pada 2023. ”Didukung konsumsi domestik yang kuat dan peningkatan ekspor,” katanya.

Hendra mengapresiasi kepemimpinan Presiden Jokowi dalam menavigasi pemulihan ekonomi pascapandemi di tengah berbagai tantangan dan ketidakpastian global. Menurut dia, perekonomian Indonesia terbukti resilien. Sinergi kebijakan makroekonomi pemerintah berhasil membawa negara pulih dengan cepat.

Ekonom UOB Enrico Tanuwidjaja menambahkan, perubahan iklim menjadi masalah paling mendesak yang dihadapi dunia. Tidak Indonesia. Secara global, perekonomian tengah dihadapkan pada tantangan terkait permintaan energi, kelangkaan pangan, serta masalah kesehatan.

Data Asia Development Bank menunjukkan, permintaan energi di Asia akan melonjak dua kali lipat pada 2030. Saat ini Indonesia masih sangat bergantung pada pembangkitan tenaga listrik tenaga batu bara (PLTU). Yaitu, meliputi 67 persen dari bauran pembangkit energi nasional.

Meski demikian, tren tersebut mungkin akan dicari. Sejalan dengan kebijakan pemerintah yang menetapkan pengembangan PLTU baru dan memprioritaskan pembangunan pembangkit listrik yang memanfaatkan sumber energi terbarukan.

Di sisi lain, ekonom Bank Mandiri Faisal Rachman memperkirakan, tahun ini inflasi bakal menguat di tengah penyesuaian. Secara tahunan, inflasi berkisar 6,08 persen YoY pada 22 September. Inflasi inti juga terus meningkat seiring berjalannya kecepatan dan dampak pada putaran kedua dari penyesuaian harga BBM. ”Diperkirakan (inflasi inti) sebesar 3,47 persen,” terang Faisal.

Dia memperkirakan, inflasi tetap tinggi di sisa 2022. Terutama disebabkan membaiknya permintaan (demand-pull inflation) di tengah pelonggaran PPKM. Ditambah dengan kenaikan harga bahan pangan dan energi menyusul penyesuaian harga bensin dan solar bersubsidi (pendorongan biaya inflasi).

Secara keseluruhan, Faisal memproyeksikan tingkat inflasi akan mencapai 6,27 persen pada akhir tahun ini. Oleh karena itu, BI masih memiliki ruang untuk menaikkan suku bunga acuannya. minimal menjadi 5 persen.

Dari Jawa Timur, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kemenkeu Provinsi Jatim Taukhid mengatakan, kinerja APBN di wilayahnya belum seimbang. Realisasi pendapatan negara di regional Jatim hingga Agustus 2022 mencapai Rp 162,69 triliun atau setara 67,82 persen dari target. Angka tersebut tumbuh 23,7 persen realisasi pada periode yang sama tahun lalu.

Dia menjelaskan, pendapatan itu dibayar oleh pajak senilai Rp 70,74 triliun, bea cukai Rp 87,53 triliun, dan PNBP Rp 4,43 triliun (89,56 persen). ”Pertumbuhan pajak dan bea cukai sudah tembus 20 persen tahun ini. Sedangkan untuk PNBP memang turun 13 persen karena ada dua BLU yang berubah status menjadi PTN BH,” jelasnya.

!function(f,b,e,v,n,t,s)
if(f.fbq)return;n=f.fbq=function()n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments);
if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version=’2.0′;
n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0;
t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];
s.parentNode.insertBefore(t,s)(window, document,’script’, https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js’);
fbq(‘init’, ‘313127406187438’);
fbq(‘track’, ‘PageView’);

CURAHMEDIA.COM
Artikel ini telah dibaca 1 kali

Baca Lainnya

Koalisi G7 Sepakat Patok Harga Minyak Rusia $60 per Barel

3 Desember 2022 - 06:35 WIB

Koalisi G7 Sepakat Patok Harga Minyak Rusia $60 per Barel

Penghargaan BUMN Terbaik PT Pegadaian Raih Penghargaan Indonesia 2022

3 Desember 2022 - 00:13 WIB

Penghargaan BUMN Terbaik PT Pegadaian Raih Penghargaan Indonesia 2022

Pengawasan Terintegrasi Diperkuat, Pakar Singgung RUU P2SK

2 Desember 2022 - 22:11 WIB

Asosiasi Pialang Asuransi Dukung Pembentukan Lembaga Penjamin Polis

Transformasi Cigital Beri Keuntungan bagi UMKM

2 Desember 2022 - 21:11 WIB

Transformasi Cigital Beri Keuntungan bagi UMKM

Jangan Sampai Negara Tua, tapi Belum Kaya

2 Desember 2022 - 20:09 WIB

Wanti-wanti Menkeu: Jangan Sampai Negara Tua, tapi Belum Kaya

Kekalahan Gugatan Nikel di WTO Dinilai Belum Berdampak Serius

2 Desember 2022 - 19:21 WIB

Kekalahan Gugatan Nikel di WTO Dinilai Belum Berdampak Serius
Trending di Berita